Manajemen


PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) yang merupakan pengembang dan pengelola Kawasan Industri, Properti dan Bisnis yang Andal dan Modern di Jawa Tengah. PT KIW merupakan anggota Holding Danareksa, dengan kepemilikan saham sebagai berikut:

  • Pemerintah Republik Indonesia 0,00% (1 lembar) seri A,
  • PT Danareksa (Persero) 85,86%,
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 11, 67%
  • Pemerintah Kabupaten Cilacap 2,46%.

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) which is a reliable and modern developer and manager of Industrial, Property and Business Areas in Central Java. PT KIW is a member of Holding Danareksa, with the following shareholdings:

  • Indonesia Government 0,00% seri A,
  • PT Danareksa (Persero) 85,86%,
  • First Regional Government of Central Java 11,67%
  • Second Regional Government, Cilacap 2,46 %

Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi  / The Board of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris : Board of Commisioners

        

Ir. Anton Santosa, M.T.
Commissioner

Dr. Prasetyo Aribowo, S.H., M.Soc, Sc.

President Commissioner

Andrie Tardiwan Utomo Soetarno
Independent Commissioner

 

Direksi : Board of Directors

                     

Sugeng Riyanto, S.Ak
Director of Operations

Ahmad Fauzie Nur, S.E., M.Business.
President Director

Riki Indrianto, S.Akt
Director of Finance and Risk Management

 

 

 

Dalam hal pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas  PT KIW berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN dan aturan-aturan lain yang berlaku. Pengangkatan dan pemberhentian  Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas PT KIW sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN NOMOR : PER-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sedangkan syarat-syarat formal dan material adalah sebagai berikut:

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

a. Persyaratan Formal

  1. orang perseorangan;
  2. cakap melakukan perbuatan hukum;
  3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
  5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

b. Persyaratan Materiil

  1. integritas;
  2. dedikasi;
  3. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  4. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
  5. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

 

Pengangkatan dan pemberhentian  Direksi PT KIW diatur dengan Peraturan Menteri BUMN NOMOR : PER-03/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI BUMN

a. Persyaratan Formil

Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah :

  1. dinyatakan pailit;
  2. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

b. Persyaratan Materiil

  1. keahlian;
  2. integritas;
  3. kepemimpinan;
  4. pengalaman;
  5. jujur;
  6. perilaku yang baik; dan
  7. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.