Scroll Top

Whistle Blowing System (WBS) & Pengendalian Gratifikasi

Sesuai dengan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Nilai – Nilai Perusahaan dalam setiap kegiatan, serta menjunjung  tinggi kepercayaan Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan agar aktifitas  operasional terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), termasuk  gratifikasi, suap, pungutan liar, serta yang lainnya, PT KIW secara konsisten terus berupaya untuk menerapkan prinsip – prinsip tersebut dalam setiap kegiatan  yang dilakukan.

Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan  kewajaran  (fairness).

Salah satu hal yang sering dihadapi dalam menjalankan aktifitas dan menjalin hubungan kerja sama dengan mitra adalah adanya pemberian dan/atau permintaan  gratifikasi dari  satu pihak ke pihak lainnya. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan  kegiatan  usaha dan bisnis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Perusahaan menyadari pentingnya penanganan terhadap adanya gratifikasi yang melibatkan seluruh  Insan PT KIW.

Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme yang mengatur seluruh Insan Perusahaan sebagai salah satu upaya peningkatan integritas melalui penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan KKN, gratifikasi, penyuapan, serta pungutan liar di lingkungan PT KIW, yang mana dalam penerapannya harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

 

A.       Pendahuluan
  1. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi
  • Setiap Insan PT KIW DILARANG menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap,
  • Setiap Insan PT KIW bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi
    1. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan Gratifikasi sendiri dapat dibedakan menjadi:

  • Gratifikasi yang wajib dilaporkan

Merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pegawai dari Pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai;

  • Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain berupa:

  1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan;
  2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai yang menerima Gratifikasi per pemberian dalam setiap kejadian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  4. Pemberian sesama Pegawai untuk pisah sambut pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau   tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total  pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberian yang sama;
  5. Pemberian sesama Pegawai tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
  6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak tekait kedinasaan;
  8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  9. Manfaat atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham probadi yang berlaku umum;
  10. Goody bag gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai dengan ketentuan;
  11. Penerima hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari pegawai, dan tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai;
  13. Fasilitasi transportasi, akomodais, uang saku, dan/atau jamuan makan, yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
  14. Plakat, vandel, atau cinderamata lainnya dari panitia seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis adri instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai sebagai wakil resmi
  15. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; dan
  16. Penerimaan honor dan/atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompemsasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, dan/atau pemantauan) yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga       lain berdasarkan penunjukan atau penugasan
  • Tugas dan Tanggung Jawab UPG

Tugas dan tanggung jawab UPG PT KIW antara lain adalah :

  1. Menerima laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan oleh insan perusahaan,
  2. Melakukan penilaian kategori gratifikasi dan menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK RI selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak terjadinya gratifikasi,
  3. Menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan,
  4. Menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kedaluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
  5. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi kepada seluruh insan Perusahaan,
  6. Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di PT KIW.
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

  1. Whistle Blowing System (WBS) PT KIW
  • Pengertian

Whistle Blowing System (WBS) adalah bagian dari system pengendalian internal yang mengelola pengaduan/ pengungkapan mengenai perilaku melawan  hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta karyawan serta pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan mitra bisnisnya dalam  mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT KIW, mencegah penyimpangan  dan kecurangan serta memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan  penerapan prinsip – prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Secara umum,  melalui tata kerja pengelolaan WBS ini, kebijakan tersebut   bertujuan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kecurangan/ fraud yang akan   terjadi,  dengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh karyawan, sehingga memberikan rasa yang aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perusahaan.

 

  • Latar Belakang Pengelolaan WBS
  1. PT KIW terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan.
  2. menjalankan bisnisnya, Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan.
  3. terhadap prinsip – prinsip GCG, nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan.an adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan perusahaan.
Alur Pengaduan
PROSEDUR PELAPORAN

Tata cara pelaporan dengan membuat pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya ke Pengelola WBS melalui SMS ke Nomor HP : 081211118021  atau kirim email ke [email protected]

atau anda bisa mengisi form dibawah ini :